Banjir dan tanah longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir dinilai tidak bisa lagi dipandang sebagai kejadian alam biasa. Koordinator Isu Agraria BEM PTMA Indonesia, Sainuddin, menegaskan bahwa rangkaian bencana itu menunjukkan persoalan serius pada tata kelola lingkungan.
Sainuddin menyampaikan belasungkawa kepada warga terdampak sembari mengingatkan bahwa masyarakat Aceh dan Sumatra adalah bagian dari Indonesia yang merasakan duka bersama.
“Innalillahi wa innailaihi rojiun, duka cita mendalam atas musibah banjir serta tanah longsor di Aceh, Sumbar, dan Sumut. Semoga saudara-saudari kita diberikan ketabahan dan kekuatan,” ujarnya, Sabtu (29/11/25).
Ia menilai tidak tepat bila bencana yang terjadi beruntun itu disebut murni bencana alam. Menurutnya, tanda-tanda kerusakan ekologis terlihat jelas dari banyaknya gelondongan kayu yang terseret arus, yang menunjukkan ada campur tangan manusia dalam kerusakan hutan tersebut.
“Ini diduga kuat merupakan bagian dari aktivitas pembalakan, baik legal maupun ilegal,” tegasnya.
Presiden Mahasiswa UM Berau Periode 2022–2023 itu menjelaskan bahwa perubahan fungsi hutan membuat daya resap air menurun, merusak ekosistem, dan mengganggu siklus keanekaragaman hayati. Kondisi tersebut, kata dia, memunculkan pola ancaman baru bagi kawasan hulu, permukiman warga, dan wilayah-wilayah berhutan.
Menurut Sainuddin, situasi ini akan terus berulang bila tidak ada kebijakan tegas terkait pengelolaan lingkungan. Ia mendorong pemerintah segera mengevaluasi dan memetakan titik rawan bencana di seluruh wilayah terdampak. Perbaikan sarana, prasarana, dan infrastruktur mitigasi juga dinilai mendesak dilakukan.
“Pemerintah harus bersikap tegas dan terukur kepada seluruh perusahaan. Mereka harus berkomitmen menjaga dan mengelola lingkungan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat tidak boleh mengabaikan rangkaian bencana ini. Menurutnya, kejadian beruntun tersebut harus menjadi alarm, terutama bagi wilayah yang menjadi lumbung sumber daya Indonesia seperti Aceh, Sumatra, Papua, Sulawesi, dan Kalimantan yang rentan dieksploitasi.
“Kebijakan yang diambil harus berasaskan keadilan dan kebermanfaatan untuk orang banyak. Fenomena di Aceh, Sumbar, dan Sumut sebagian besar merupakan campur tangan pemerintah itu sendiri,” ujarnya.
Sainuddin mendesak penguatan mitigasi lingkungan agar bencana tidak terus berulang dan masyarakat tidak kembali menjadi korban. (Ahaf/yn)
*Editor : Yandi Novia
Seluruh konten situs ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International, kecuali ada keterangan berbeda.
